Sebagai Bupati Kutai Timur (Kalimantan Timur) sosok Isran Noor kerap mejadi "newsmaker" dengan berbagai kebijakannya yang tegas terutama terhadap keputusan pemerintah pusat yang dimatanya merugikan daerah.

Isran "berani" melawan keputusan Menteri.  Ia mengajukan uji materi (judicial review) terhadap Menteri ESDM yang melarang kepala daerah menerbitkan izin kuasa pertambangan (KP)  di daerahnya. Alhasil, gugatannya itu dimenangkan oleh Mahkamah Agung (MA). Bahkan terhadap hasil laporan audit dan penilain BPK/BPKP Kaltim pun ia "gugat" karena dinilai merugikan dan mencemarkan nama baiknya.

Tak ingin bearda dibawah bayang-bayang pendahulunya, Awang Faroek Ishak yang kini mejadi Gubernur Kalimantan Timur, oleh salah satu media lokal, Isran Noor dianggap layak mendapat predikat sebagai "Bupati Pemberani".

Demi kepentingan rakyat di daerahnya, Isran berani mengambil keputusan tegas dengan menghentikan operasi tambang batubara secara terbatas kepada beberapa perusahaan yang dinilai melanggar ketentuan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Namun dibalik sikap "berani" Isran itu, toh ia juga "berani tidak populer:/ Sikap itu ia tunjukkan ketika menghentikan gugatan divestasi Kaltim Prima Coal (KPC) meski berakibat dirinya menerima banyak kritikan. "Tapi, saya percaya selama itu untuk rakyat, Tuhan akan memberikan jalan keluar," tandasnya.