Humas Kutim

  • SUKSESKAN GERBANG DESA MADU (GRAKAN PEMBANGUNAN DESA MANDIRI DAN TERPADU)

Defisit Hambat Program Akreditasi A Seluruh Sekolah. Pendidikan

Iman Hidayat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud)
 
SANGATTA- Defisit anggaran yang terjadi diseluruh daerah di Indonesia, termasuk Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mau tidak mau membuat semua penentu kebijakan memutar otak agar roda pemerintahan dan pelayanan tetap berjalan. Tak hanya itu, masalah defisit ternyata juga menjadi masalah yang menghambat progress percepatan akreditasi sekolah menjadi seluruhnya “A”, di daerah ini.
 
“Karena untuk tahun 2017, kebijakan anggaran (sektor pendidikan) difokuskan dan dimaksimalkan pada empat hal. Yaitu untuk memenuhi hak-hak guru seperti gaji dan tunjangan, hak-hak sekolah seperti BOS (biaya operasional sekolah), biaya untuk penyelenggaraan sekolah yakni contohnya ujian nasiona (jika masih dilaksanakan) hingga lomba-lomba pembinaan prestasi siswa. Terakhir adalah membayar hutang yang timbul akibat defisit,” jelas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Iman Hidayat, belum lama ini.
 
Sementara itu untuk alokasi anggaran pembangunan infrastuktur yang sangat mempengaruhi penilaian akreditasi, terpaksa harus ditiadakan. Melihat progress yang ada, Iman menyebut khusus untuk standar ketenagaan pendidikan tidak masalah. Karena pembiayaan untuk penyetaraan guru di 2017 akan mengedil seiring dengan selesainya masalah perkuliahan guru di perguruan tinggi. Artinya untuk pemenuhan standar guru hanya menunggu beberapa tenaga pendidik yang belum lulus sarjana. 
 
Lantas bagaimana dengan infrastruktur sekolah? Kadisdikbud menjelaskan saat ini sekolah yang sudah berada pada posisi Akreditasi A dan B, untuk SMP sebesar 87 persen dan  SD 83 persen. Dengan data realisasi tersebut progress untuk menuju Akreditasi A bagi SMP masih menyisakan 17 persen dan SD tersisa 13 persen. Masih diperlukan banyak pembenahan agar bisa menjadi akreditasi A. Dalam tanda kutip sebagian besar pembenahan adalah infrastukur. Iman bahkan mengatakan bahwa jika tahun depan tidak ada program pembangunan infrastruktur, maka progres Akreditasi A untuk seluruh sekolah di Kutim akan menjadi sulit. Kendati demikian, pihaknya tetap akan berupaya memaksimalkan nilai enam standar lain menjadi sempurna. Sehingga walaupun standar infrastruktur tidak dipenuhi, namun akreditasi sekolah akan tetap naik.
 
“Untuk mewujudkan hal itu diperlukan perhitungan yang mendetail sehingga bisa mencapai minimal nilai 86, untuk sekolah bisa Akreditasi A,” sebut Iman. “Perjuangannya (untuk bisa Akreditasi A) akan menjadi jauh lebih berat, dibandingkan apabila didukung perencanaan pembangunan infrastruktur sesuai schedule yang telah dibuat,” tambahnya.
 
Saat ini pihak Disdikbud masih mempelajari kekurangan infrastruktur dari sekolah-sekolah yang belum mencapai Akreditasi A. Misalnya sekolah A memiliki nilai 11 dari 86 poin seharusnya. Di identifikasi, apakah sekolah dimaksud bisa dimaksimalkan menjadi Akreditasi A didukung oleh komponen lain. Karena masing-masing sekolah memiliki kebutuhan berbeda. Contoh saja, sekolah A standar gurunya tidak lengkap, jadi nilai skoring-nya rendah. Sehingga mau tak mau harus menunggu guru yang lulus penyetaraan. Tetapi kalau lengkap, wajib didorong mencapai Akreditasi A, walaupun nilai komponen infrastrukturnya rendah. Berikutnya standar penilaian, kalau sekolah administrasi penyelenggaraan pendidikannya bagus dan lengkap, maka untuk standar penilaian akan mudah tercapai. Intinya 7 standar dari 8 yang ada, yakni standar isi, proses, kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), pembiayaan, pengelolaan dan standar penilaian harus dimaksimalkan. Strategi yang dilakukan untuk mencapai target dimaksud yakni pengawas dibuatkan plafon biaya perjalanan dinas untuk menyelesaikan progress sekolah yang dibina. Misalnya satu pengawas membina 10 sekolah. Berarti harus membuat laporan tentang data sekolah yang harus menjadi Akreditasi A beserta kekuranganya. Apabila pengawas tidak melaksanakan laporan, maka sudah pasti tidak tercover didalam pembiayaan. Karena semua pembiayaan digunakan sangat efisien untuk mencapai progress. (hms3)



Berita Terkait



Agar Fokus Dan Tuntas Masalah Listrik Dan Air Bersih Kembali Dibahas

Rapat coffee morning memb...

Selasa, 24 Mei 2016 11:29:05

Puisi Penggugah Kalbu Di Apel Ikrar Kebangsaan Nusantara Bersatu

Pembacaan pu...

Kamis, 1 Desember 2016 09:43:38

Defisit Hambat Program Akreditasi A Seluruh Sekolah.

Iman Hidayat...

Senin, 5 Desember 2016 10:16:05

Dekranasda Kutim Coba Potensi Enceng Gondok - Untuk Jadi Barang IKM Masyarakat

Pengurus dek...

Selasa, 6 Desember 2016 09:13:57