Humas Kutim

  • SUKSESKAN GERBANG DESA MADU (GRAKAN PEMBANGUNAN DESA MANDIRI DAN TERPADU)

Sidang Gugatan Tahapan Pilkades - Sepakat Tunduk Pada Aturan, Tak Ada Pemilihan Ulang ! Hukum

HASIL PILKADES: Bupati Ismunandar bersama Wakil Bupati Kasmidi Bulang memimpin rapat terkait gugatan gelaran Pilkades 2016 bersama jajaran Staf ahli, anggota polsek, koramil, serta beberapa camat.
(Foto: Irfan humas)
 
 
SANGATTA- Aduan calon Kepala Desa (Kades) yang keberatan dengan hasil pemilihan kepala desa (pilkades) serentak pada 20 Desember 2017, ditindak lanjuti dan dibahas oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) dalam suatu rapat, di Ruang Arau, Kantor Bupati, Senin, (16/1).
 
Bupati Ismunandar didampingi Wakil Bupati Kasmidi Bulang duduk satu meja dengan pejabat lain dan undangan lainnya seperti beberapa Staf Ahli, Anggota Polsek, Koramil, dan beberapa Camat membahas hal tersebut. 
Sesuai keputusan bersama, akhirnya gugatan terkait sengketa pemilihan kepala desa (pilkades) oleh 8 desa, yakni Sangatta Utara, Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang, Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung, Desa Tepian Langsat Kecamatan Bengalon. Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon, Desa Juk Ayak Kecamatan Telen, Desa Tanah Abang Long Mesangat, dan Desa Melan Kecamatan Long Mesangat diputuskan untuk tidak dilanjutkan.
 
Sebab menurut Bupati Ismunandar aduan dari panitia cacat hukum, karena tidak melakukan sesuai proses. Padahal aduan harus sesuai dan mengacu pada aturan. 
 
“Jika di akomodir, pilkades diulang ya (harus) berdasarkan aturan. (Penolakan gugatan) Ini keputusan bersama, jadi pembelajaran kedepan. Saya meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) memonitoring pembuatan KTP lengkap sesuai syarat dan jangan sampai ada kekurangan,” tegasnya.
 
Sementara itu Wakil Bupati Kasmidi Bulang senada mengatakan hasil pilakdes jelas calon yang kalah legowo. Sebab untuk masalah DPT sudah ada dasarnya, ada bukti laporan pemilihan anggaran itu saja yang dimunculkan. 
“Melihat bijak dalam permasalahan gugatan ini, saya melihat selisih jauh penghitungan suara calon yang kalah suara, jika ada yang membuat rusuh ya kami kembalikan ke ranah hukum. Sudah ada pasal yang mengikat, keputusan penetapan pemenang kades hari ini,” tambahnya.
 
Staf Ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik Abdul Muthalib menambahkan selama tahapan pilkades sudah dilalui tidak ada permasalahan, ada gugatan itu proses demokrasi. 
 
“Ini proses perbaikan dan pembelajaran, harus ditutup celah kekurangan jika tidak akan timbul ke permukaan. (Selanjutnya) Yang kurang puas panitia tidak perlu takut, selama itu bekerja sesuai tahapan tidak ada yang perlu diperdebatkan,” pungkasnya.
 
Untuk diketahuui dari 77 desa yang menggelar pelaksanaan Pilkades serentak pada 20 Desember lalu terdapat 8 Desa yang menggugat atau merasa keberaran terhadap hasil suara seperti Sangatta Utara, Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang, Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung, Desa Tepian Langsat Kecamatan Bengalon. Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon, Desa Juk Ayak Kecamatan Telen, Desa Tanah Abang Long Mesangat, dan Desa Melan Kecamatan Long Mesangat. Sebagian besar calon menggugat tentang tahapan pilkades DPS (Daftar Pemilih Sementara) dan DPT (Daftar Pemilih Tetap) tidak transparan. Menurut laporan penggugat banyak warga yang tidak memiliki KTP, hingga panitia KPPS menyembunyikan sisa undangan dan memberikan kepada orang lain sehingga dapat memilih lagi. Untuk diketahui sebanyak 311 peserta calon kades terdaftar dengan jumlah DPT 116.072 orang.
 
Salah satu contoh yang terdata di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu di Desa Tepian Langsat. Di desa ini ada empat calon atas nama Hartono, Riduan, Masdari Kidang dan Solihin menuntut pembatalan hasil pemungutan suara dengan alasan adanya kecurangan dan pelanggaran oknum. Ada indikasi temuan perbedaan DPT yang diberikan kepada calon dengan DPT yang digunakan untuk pembagian undangan, belum lagi keberatan dengan DPT karena tidak disosialisasikan yang menyebabkan hampir 50 persen pemilih tidak ikut memilih. Ditemukan DPT masih termuat orang yang sudah meninggal dan tidak adanya rapat pleno penetapan DPT.
Mantan Camat Bengalon Rudi Baswan yang kini menjabat Sekretaris BKPP yang hadir di rapat ini menjelaskan bahwa permasalahan tersebut terjadi di panitia KPPS. Padahal sudah diberikan pelatihan dalam penangan pemungutan suara di tingkat kabupaten. Sengketa Pilkades selain di Tepian Langsat juga terjadi di Sepaso Selatan. 
 
“Seharusnya ada verifikasi cepat di RT mengacu sistem pemilu terakhir yaitu pilbup. Panitia terkesan belum bekerja keras memberikan informasi yang lengkap tentang DPT,” jelasnya. (hms13) 
 


Berita Terkait



Bincang Anti Korupsi bersama Kejari Sangatta - Bupati Ajak Masyarakat Cegah Korupsi

KOMPAK : Kep...

Selasa, 6 Desember 2016 09:00:33

PDAM Cabang Muara Bengkal Diresmikan - Baru Bisa Layani Empat Desa

Peresmian se...

Rabu, 7 Desember 2016 09:42:13

Sebelum Memimpin, Pimpinlah Keluarga

Bupati Kutim...

Rabu, 7 Desember 2016 09:51:05

Dari Silaturahmi  IGI Dengan Bupati Kutim - Guru mengabdi Diatas 3 Tahun, Akan Di TK2D-kan

Bupati Ismun...

Rabu, 7 Desember 2016 09:55:27