Humas Kutim

  • SUKSESKAN GERBANG DESA MADU (GRAKAN PEMBANGUNAN DESA MANDIRI DAN TERPADU)

Menuju Swasembada Pangan - DKP Uraikan Tupoksi Terbaru Pertanian

RAPAT KORDINASI: Wakil Bupati Kasmidi Bulang dan Sekretaris Daerah (Sekda) Irawasnyah menjalan pembahasan tupoksi kerja bersama jajaran pejabat Dinas Ketahanan Pangan (DPK). (Foto:Irfan humas)  
 
 
 
 
SANGATTA- Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kutim menjadi salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) strategis untuk menunjang kebutuhan pokok terpenuhi. Artinya program swasembada pangan menjadi prioritas penuh, sehingga segala macam bahan pangan tidak perlu mengimpor dari luar. 
 
“DKP dalam hal ini terus mengkordinasikan penyuluhan pertanian dan informasi komoditi perlu dikembangkan. Jangan terjebak menaman bibit tapi tidak ekonomis dalam bahan pangan. “DPK harus mengembangkan produk hasil-hasil pangan tentunya menjadi produk ekonomis yang paling tinggi,” Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Irawansyah dalam rapat staf pembahasan uraian tugas dan fungsi pejabat struktural Esselon II, III, dan IV di lingkungan Pemkab Kutim, di Ruang Arau Kantor Bupati Kutim, Bukit Pelangi, Selasa (17/1).
 
Rapat dimaskud juga dihadiri Wakil Bupati Kasmidi Bulang, Asisten Adminstrasi Umum Sekkab Yulianti, Kasubbag Perencanaan DKP  Didik Prayitno dan beberapa pejabat DKP.
 
Nah, sejalan dengan program itu Kasubbag Perencanaan DKP Didik Prayitno menjelaskan arah tupoksi DKP, yang dulu bernama Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, kini terpisah sesuai dengan Perda 23. Dalam hal ini penyuluhan tidak harus bergantung pada daerah pasalnya sudah terbentuk UPT Penyuluhan. 
 
“Tugas pokok kami bukan peningkatan produksi seperti halnya Dinas Pertanian, OPD kami lebih menekankan analisis pangan yang ada di Kabupaten sesuai dengan peraturan,” katanya.
 
Didik menambahkan UPT Penyuluhan lebih berfokus pada peningkatan produksi pertanian bisa mencukupi apa tidak, DPK hanya memonitoring karena ada alatnya untuk mendeteksi data ketersediaan pangan yang pembahasannya dilanjutkan di Dewan Ketahanan Pangan yang di ketuai oleh Bupati. Untuk menentukan kebijakan produksi pangan jika tidak otomatis harus impor. Intinya ada perbedaan di ketahanan pangan dan penyuluhan, itu kontek sebenarnya.
 
Tahun ini, di ketahanan pangan akan memfokuskan melengkapi analisis untuk melengkapi pangan bisa terpenuhi. Terkait dengan tingginya harga bahan pangan seperti cabe, Didik mengungkapkan mengaudit secara continue di pasar jika terjadi fluktuasi (ketidaktetapan atau guncangan) harga yaitu dengan kebijakan membuat atau menggelar pasar murah. 
 
“Disini nantinya bukan berarti DPK saja yang memonitoring akan tetapi ada dari  Disperindag atau Koperasi itu yang ada kaitanya disana. Terus melakukan pengawasan dan banyak mengkaji sehingga dapat mengubah perilaku supaya mengkonsumsi pangan beragam,” pungkasnya. (hms13)

 


Berita Terkait



2017, Banyak Pembangunan di Sangatta Selatan - Dari Masjid, Jembatan Hingga Stadion Mini

Wabup Kasmid...

Kamis, 8 Desember 2016 10:17:49

Pelatihan Make-Up dan Hijab Style - Kasmidi: Adakan Kegiatan Yang Jadi Kebutuhan Masyarakat

Wabup...

Jumat, 16 Desember 2016 12:36:35

BPBD Kutim Rangkul Dunia Usaha - Sebagai Mitra Program Desa Tangguh Bencana 2016

Wabup kasmid...

Selasa, 20 Desember 2016 09:57:54

Bela Negara Beda Dengan Masa Lalu - Tapi Nilai Kepahlawan Masih Tetap Sama

Pelaksanaan ...

Selasa, 20 Desember 2016 10:52:24