Humas Kutim

  • SUKSESKAN GERBANG DESA MADU (GRAKAN PEMBANGUNAN DESA MANDIRI DAN TERPADU)

Bupati Ikuti Rakornas Karhutla Se-Indonesia - Sebut Upaya Pencegahan Jadi Tanggung Jawab Bersama Nasional

SINERGI : Bupati Kutim Ismunandar, Dandim 0909 Setyo Wibowo, Kapolres Rino Eko berkomitmen antisipasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara dini melalui sosialisasi.
(FOTO : Bhara Aji/Humas Pemkab Kutim)
 
 
SANGATTA- Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi satu daerah yang memiliki titik kerawanan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal itulah yang menjadi perhatian serius Presiden Republik Indonesia Joko Widodo -Jokowi- untuk diwaspadai. Terlebih imbas karhula menyebabkan kabut asap yang berdampak pada gangguan pernafasan atau infeksi saluran pernafasan akut (ISPA). 
 
Beberapa hal penting tersebut disampaikan oleh Presiden RI dalam Rapat Nasional (Rakornas) Karhutla se-Indonesia yang berlangsung di Istana Negara, Senin (23/01). Dari hasil rakonas Karhutla dan juga menindaklanjuti arahan Presiden RI Jokowi, Bupati Kutai Timur (Kutim) Ismunandar saat diwawancara oleh media local dan nasional, usai mengikuti rakornas menjelaskan untuk kasus kebakaran hutan dan lahan di Kutim terhitung dari 2015 ke 2016 mengalami penurunan. "Walau demikian di awal tahun 2017 ini, kewaspadaan terjadinya kebakaran lahan dan hutan tetap ditingkatkan," jelas Bupati dengan ramah.
 
Adapun langkah dan upaya penaganan dini sebagai langkah antisipasi terjadinya Karhutla, Pemkab tetap berkoordinasi baik dengan pihak Kodim 0909 Kutim, Polres Kutim, Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPD) Kutim. Untuk melakukan beberapa tahap penanganan, meliputi sosialisasi dengan pihak perusahaan dan stakeholder. 
 
"Saya berharap baik kepada perusahaan juga stakeholder lainnya di Kutim untuk dapat bersama-sama melakukan pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan," harap Ismunandar didampingi Kapolres Kutim AKBP Rino Eko dan Dandim 0909 Sangatta Letkol Inf Setyo Wibowo yang juga turut mengikuti kegiatan tersebut.
 
Untuk itu Ismunandar menegaskan ada aturan yang dikeluarkan pihak Pemkab terkait perluasan lahan. Perluasan lahan tidak bisa sembarangan dengan melakukan pembakaran lahan secara seenaknya dan menyalahi aturan. Jika tetap melanggar tentunya akan dikenakan sanksi hukum yang ditentukan oleh pihak aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangannya. Berikutnya perusahaan berkewajiban melakukan aktivitas perluasan lahan dengan tetap memperhatikan aspek ramah lingkungan. Sehingga tidak sampai terjadi bencana karhutla. 
 
"Bahkan BPBD Kutim sendiri sudah beberapa kali sowan ke perusahaan-perusahaan maupun stakeholder dalam rangka memberikan arahan sosialisasi juga terutama dalam penanggulangan terjadi karhutla," tutur Ismunandar.
 
Ismunandar menambahkan perusahaan di Kutim juga diminta untuk dapat memenuhi standar keamanan terkait karhutla. Seperti memiliki sarana pemadam kebakaran, peralatan pemadam yang memadai sesuai SOP dan safety K-3.
 
Terakhir tak lupa dia mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga pelestarian alam. Termasuk pencegahan terjadinya karhutla.Sebab pelestarian alam sudah menjadi tanggung jawab bersama. Termasuk upaya antisipasi terjadinya karhutla. Upaya pencegahan tidak hanya sebatas tupoksi Pemkab, BPBD, TNI dan Polri saja, melainkan perlu ditangani lebih lanjut. (hms15) 


Berita Terkait



Bincang Anti Korupsi bersama Kejari Sangatta - Bupati Ajak Masyarakat Cegah Korupsi

KOMPAK : Kep...

Selasa, 6 Desember 2016 09:00:33

PDAM Cabang Muara Bengkal Diresmikan - Baru Bisa Layani Empat Desa

Peresmian se...

Rabu, 7 Desember 2016 09:42:13

Sebelum Memimpin, Pimpinlah Keluarga

Bupati Kutim...

Rabu, 7 Desember 2016 09:51:05

Dari Silaturahmi  IGI Dengan Bupati Kutim - Guru mengabdi Diatas 3 Tahun, Akan Di TK2D-kan

Bupati Ismun...

Rabu, 7 Desember 2016 09:55:27