Pertemuan Forum Multi Stake Holder - Corporate Social Responsibility (MSH-CSR) yang berlangsung di Gedung Serba Guna kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutai Timur, Selasa (11/6) dibuka langsung Bupati Isran Noor. Dalam kesempatan tersebut bupati menerangkan bahwa kategori penduduk miskin harus direvisi istilahnya, karena se-Kutim penerimaan atau pendapatan maupun akses yang dimiliki tentu jauh dari kategori miskin.

SEBELUM Rapat CSR digelar, bupati Isran Noor telah memerintahkan  Bappeda melakukan inventarisasi, pendataan ulang dan registrasi data-data orang miskin di daerah ini. "Kategori miskin dilihat dari pendapatan dan akses yang dimiliki penduduk Kutim, dapat dikatakan jauh dari kategori miskin. Namun jika ditinjau akses pemukiman penduduk, kondisi kesehatan, saya kira itu yang mungkin masih masuk dalam kategori miskin. Kalau dari segi pendidikan, hampir semua desa di Kutim, tersentuh pendidikan yang layak. Karena standarisasi pelaksanaan pendidikan sudah mengikuti standarisasi nasional, sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi. Tinggal bagaimana memasukkan kategori yang belum dapat dicapai secara maksimal, untuk mengurangi kemiskinan itu sendiri,” jelas Bupati Isran Noor saat membuka acara Rakor Forum MSH-CSR.

Rakor Forum CSR diikuti Sekkab Ismunandar, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Badan, 18 Camat se-Kutim, serta swasta, dalam hal ini ialah perwakilan pihak-pihak perusahaan. Sebagai sebuah forum yang mementingkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Forum MSH-CSR diharapkan mampu membantu pihak pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan serta mempercepat pencapaian tujuan Millenium development Goals (MDGs). Karena sasaran pembangunan daerah lagi-lagi bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Namun merupakan tanggungjawab semua pihak, yaitu pemerintah, masyarakat, dan perusahaan (swasta, Red) yang beroperasi dan mengambil manfaat dari berkah kekayaan alam Kutim.

Lebih jauh Isran Noor menekankan mengenai betapa pentingnya mengontrol pemberian bantuan terhadap masyarakat miskin. Dengan melakukan pembentukkan kriteria-kriteria kemiskinan dibawah kontrol yang jelas, maka itu akan dijamin akurasinya. "Berdasarkan data di Bappeda mencapai angka 6,12 persen atau berjumlah 24.295 jiwa dari total jumlah penduduk Kutim sebesar 527,723 jiwa. Maka jika dihitung berdasarkan pembagian menurut rata-rata KK (Kepala Keluarga, Red) ada sekitar 6.000, jumlah inilah yang kita selesaikan kedepan," ungkap Bupati.
Ditemui seusai acara, Asisten Kesejahteraan Rakyat (Kesra), H. Mugeni mengatakan bahwa CSR merupakan suatu aktivitas perusahaan dalam rangka mengedepankan peran swasta dalam hal kegiatan sosial yang berguna sebagai sarana komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat luas. Baik itu dilingkup area sekitar perusahaan beroperasi maupun diluar area perusahaan yang masih termasuk dalam wilayah kabupaten tempat perusahaan menanamkan modal dan investasinya. Pemerintah menyadari perlu memang dilakukan koordinasi yang baik dengan pemegang kebijakan di masing-masing perusahaan, sehingga hal itu berpengaruh pada pemberian pelaporan mengenai kegiatan CSR yang sudah dan hendak dilakukan.

"Sehingga tema kegiatan yang berjudul Harmonisasi Stake Holder Untuk Pembangunan Berkelanjutan, merupakan suatu hal yang tepat. Karena memang CSR adalah bentuk komitmen perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Sehingga dengan adanya kegiatan ini, maka penyelarasan dan sinergisitas program pemerintah dan program kerja CSR masing-masing perusahaan dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat, itulah yang dibutuhkan selama ini," terang Asisten Kesra dengan mimik serius. (kmf3)