Humas Kutim

  • SUKSESKAN GERBANG DESA MADU (GRAKAN PEMBANGUNAN DESA MANDIRI DAN TERPADU)

Sosialisasi HAM Perlu Dilakukan Hingga Tingkat RT Hukum

Staf ahli Budi Santoso saat membuka acara (Foto:Zainul Humas)
 
 
 
SANGATTA- Hak Asasi Manusia (HAM) adalah prinsip-prinsip moral atau norma-norma yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum kota dan internasional. Namun sayangnya tidak semua masyarakat mengetahui hal tersebut. Karena itu, pemahaman tentang HAM dipandang perlu untuk diterangkan kepada warga hingga dilingkungan tingkat Rukun Tetangga (RT). Sehingga konsep HAM ini dapat lebih diketahui. 

"Hendaknya sosialisai (HAM) seperti ini harus sering di adakan agar pemahaman tetang hak warga dapat sepenuhnya diketahui. Tidak lupa sosialisasi diberikan kepada seluruh stakeholder agar mengetahui pentingnya HAM tersebut." kata Staf Ahli Bupati Kutim Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan Budi Santoso. 

Saat membuka acara Diseminasi HAM bagi tim RanHAM dan Kabupaten peduli HAM di Kabupaten Kutim, mewakili Bupati, di Ruang Arau, Sekretariat Kabupaten, belum lama ini, Budi menegaskan bahwa Pemkab sangat mendukung sepenuhnya kegiatan positif seperti ini. Terlebih sasarannya adalah masyarakat. Acara kali ini bertujuan agar Kabupaten/Kota dapat melahirkan Perda yang mendukung HAM diwilayah masing-masing. Diantarnya hak kesetaraan, hak hidup dan lainnya. Berdasarkan Surat edaran Nomor : 198/1931/SJ tentang Pelaksanaan dan pelaporan aksi HAM Pemkab/Pemkot 2017 dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI).

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Amru Walid Batubara bersama jajarannya serta sejumlah Kepala Bagian, Camat dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemkab Kutim.

Seperti tertera dalam surat edaran bahwa, Pemkab/Pemkot diminta menyinkronisasi rancangan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam pembentukan produk hukum daerah. Selanjutnya di identifikasi, penanganan dan tindak lanjut kasus pemasungan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di tingkat Kabupaten/Kota. Terakhir pelayanan komunikasi masyarakat melalui pengaduan.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Provinsi Kaltim Amru Walid Batubara berharap Perda yang dibuat dapat mengayomi masyarakat Kutim, baik dalam hak hidup maupun hak kesetaraan.
 
"Melindungi hak hidup seperti perbudakan, penindasan, penyiksaan (pemasungan) serta memperlakukan orang secara adil. Terlebih orang cacat dengan menyiapkan jalan khusus, toilet dan kebutuhan publik lainnya," tuturnya. 

Produk Perda juga diharapkan mengakomodir ketersediaan fasilitas pendidikan anak, sekolah pendidikan khusus (SLB). Identitas diri anak yang dapat dipergunakan saat anak hilang atau bencana bom, fasilitas bermain, berekreasi serta adanya unit pelayanan pengaduan bagi warga retan (anak-anak dan wanita). Tentunya di faislitas pelayanan sudah semestinya ada ruang pelayanan khusus, juga dibantu aparat tenaga kesehatan sosial dan pembimbing rohani. (hms7)



Berita Terkait



Agar Fokus Dan Tuntas Masalah Listrik Dan Air Bersih Kembali Dibahas

Rapat coffee morning memb...

Selasa, 24 Mei 2016 11:29:05

Puisi Penggugah Kalbu Di Apel Ikrar Kebangsaan Nusantara Bersatu

Pembacaan pu...

Kamis, 1 Desember 2016 09:43:38

Defisit Hambat Program Akreditasi A Seluruh Sekolah.

Iman Hidayat...

Senin, 5 Desember 2016 10:16:05

Dekranasda Kutim Coba Potensi Enceng Gondok - Untuk Jadi Barang IKM Masyarakat

Pengurus dek...

Selasa, 6 Desember 2016 09:13:57