Humas Kutim

  • SUKSESKAN GERBANG DESA MADU (GRAKAN PEMBANGUNAN DESA MANDIRI DAN TERPADU)

Fraksi Golkar Beberkan Pandangan Terkait 4 Raperda OPD di Minta Pro Aktif Kutai Timur

USULAN RAPERDA: Perwakilan Fraksi Golkar Arang Jau saat membacakan 4 poin pandangan. (Foto: Irfan/humas)

 
 
 
SANGATTA-Perwakilan Fraksi Golkar DPRD Kutim Arang Jau menyampaikan pandangan fraksinya terhadap empat raperda yang harus cepat disahkan saat berlangsungnya rapat paripurna ke 44 di ruang sidang utama di Kantor DPRD Kutim, Selasa (14/10) disaksikan Ketua DPRD Kutim Mahyunadi, Wakil Ketua Yulianus Palangiran, Wakil Bupati Kasmidi Bulang, anggota DPRD Kutim dan beberapa pejabat  Kutim yang hadir.
 
Adapun raperda itu tentang Pembentukan Kelembagaan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemkab Kutim dan TV Kutim, dan perubahan atas Perda Kabupaten Kutim Nomor 7 Tahun 2011 mengenai Penyelenggaraan  Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 
Arang Jau menuturkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bukan hanya di Kutim tapi juga Kaltim melalui ekspansi industri ekspor yang kompetitif. Industri ini dapat meluas dan bervariasi untuk menyerap sumber daya manusia (SDM) menyediakan lowongan kerja di sektor teknik dan konstruksi, jasa (seperti restoran dan transportasi,) dan utilitas lokal (seperti air dan listrik). KEK berkontribusi dalam pembangunan SDM lebih kuat karena mendapatkan keahlian ketika mereka bekerja.  Peningkatan standar pendidikan di KEK juga dapat dilakukan untuk memenuhi permintaan perusahaan , serta memberikan manfaat melalui transfer teknologi dan manfaat lain dari modal luar negeri.
 
“KEK memungkinkan perusahaan domestik untuk belajar banyak dari perusahaan luar negeri. Sebagai contoh, pada industri padat modal dan teknologi, perusahaan multinasional luar negeri akan menyediakan teknologi kepada produsen. Pada teknologi yang lebih rendah seperti industri padat karya maka jaringan produksi tetap tersenstralisasi sehingga memaksa produsen di dalam KEK mengatur teknonogi dan teknik produksi sendiri yang menyebabkan adanya peningkatan teknologi secara terus menerus,” tuturnya.
 
Sementara terkait raperda pengembangan sarana komunikasi masa sebagai mendia sangat penting dibutuhkan masyarakat. Lembaga penyiaran publik lokal radio dan televisi menjadi sumber informasi utama Pemkab menginformasikan program pembangunan. Transparansi informasi merupakan salah satu komponen penyelenggaraan pemerintah menuju Good Governance.
 
“Radio dan Televisi dibutuhkan karena mempunyai tugas memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial budaya, serta melestarikan kebudayaan bangsa,” tambahnya.
 
Hal lainnya merujuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan era baru di bidang administrasi kependudukan. Tujuan utama dari perubahan Perda dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan NIK serta keunggulan dokumen kependudukan.
 
Fraksi Golkar juga memandang Raperda tentang pemberian intensif dan kemudahan penanaman modal merupakan suatu langkah yang baik. Serta harus mengedepankan prinsip-prinsip investasi ekonomi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan baik undang-undang penanaman modal ataupun peraturan lain yang sejenisnya sehingga dalam memberikan insentif kemudahan yang didapat dan bermanfaat.
 
“Kesimpulan dari  4 poin diatas maka dari Fraksi Golkar meminta OPD terkait raperda ini lebih proaktif dalam pembahasan maupun kunjungan kerja,” tutup Arang Jau. (hms13) 



Berita Terkait



Tiba Di Makkah, Wabup Sambangi Calhaj Kutim - Berharap Rangkaian Ibadah Haji Lancar

Wabup Kasmid...

Selasa, 29 Agustus 2017 12:04:22

Kasmidi : Waspada Potensi Disintegrasi Bangsa

Foto bersama...

Rabu, 4 Oktober 2017 12:53:28

Temui Warga,Wabup Lesehan di Halaman Kantor Bupati

KEBER...

Selasa, 24 Oktober 2017 09:21:58

Fraksi Golkar Beberkan Pandangan Terkait 4 Raperda OPD di Minta Pro Aktif

USULA...

Jumat, 17 November 2017 09:54:04