Humas Kutim

  • SUKSESKAN GERBANG DESA MADU (GRAKAN PEMBANGUNAN DESA MANDIRI DAN TERPADU)

Penyaluran Beras Sejahtera di Kutim Harus Tepat Sasaran Pertanian

Wakil Bupati saat memimpin rapat koordinasi bantuan beras sejahtera(Tikor Rastra) dan sosialisasi penyaluran rastra di ruang Arau Kantor Bupati (foto : alvian humas)
 
 
 
 
SANGATTA - Penyaluran beras sejahtera (rastra) kualitas medium kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)  sebanyak 10 kilogram per bulan harus tepat sasaran “by name by address”. Dalam penyalurannya tidak boleh ada pungutan alias gratis.
 
Hal ini ditegaskan oleh Wakil Bupati saat memimpin rapat koordinasi bantuan beras sejahtera(Tikor Rastra) dan sosialisasi penyaluran rastra di ruang Arau Kantor bupati,Kamis (1/2) didampingi Kepala Dinas Sosial Jamiatulkhair Daik serta tim  Divisi Regional Badan Urusan Logistik (Bulog) Kaltimtara.
 
Wakil Bupati Kasmidi Bulang mengatakan dalam proses distribusi rastra ini jangan sampai ada pungutan ke masyarakat,karena semua biaya sudah ditanggung oleh pemerintah baik melalui Bulog maupun lewat Pemerintah Daerah.” Saya imbau kepada seluruh camat untuk mendistribusikan rastra ini tepat kepada keluarga penerima manfaat,jangan sampai salah sasaran. Ini bisa menimbulkan masalah hukum dikemudian hari. Harus sesuai dengan data yang akurat”, tegas Kasmidi.
 
Sementara itu,Kepala Dinas Sosial Jamiatulkhair Daik mengatakan bahwa pembagian rastra ini tahun ditujukan kepada 15.231 KK. Pemerintah kecamatan akan bekerjasama dengan Tenaga  Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping Program Keluarga Harapan( PPKH). “ Untuk lebih akuratnya di lapangan akan ada verifikasi dan validasi factual sehingga tidak ada penerima manfaat yang salah sasasarn”.Jika ada  data pengganti atau tambahan KPM akan dimasukkan dalam Basis Data Terpadu,” tegasnya. Untuk sementara kami (dinsos) menggunakan data dari Kemensos RI.
 
Penyaluran rastra 2018 ini merupakan yang terakhir pelaksanaannya. Karena 2019 bantuan rastra ini akan dialihkan pada Program Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT) berupa voucher belanja Rp.110.000 per bulan per KK. Nantinya setiap KPM bisa membelanjakannya ke e-waroeng yang ada di tiap desa yang ditunjuk bekerjasama dengan Pemerintah Desa atau Kecamatan. “Jadi voucher belanja ini  sesuai dengan kebutuhan keluarga masing-masing belaja beras,minyak goring ,telur atau lainnya,” ujar Jamiathulkhair Daik.(hms4)



Berita Terkait



Tiba Di Makkah, Wabup Sambangi Calhaj Kutim - Berharap Rangkaian Ibadah Haji Lancar

Wabup Kasmid...

Selasa, 29 Agustus 2017 12:04:22

Kasmidi : Waspada Potensi Disintegrasi Bangsa

Foto bersama...

Rabu, 4 Oktober 2017 12:53:28

Temui Warga,Wabup Lesehan di Halaman Kantor Bupati

KEBER...

Selasa, 24 Oktober 2017 09:21:58

Fraksi Golkar Beberkan Pandangan Terkait 4 Raperda OPD di Minta Pro Aktif

USULA...

Jumat, 17 November 2017 09:54:04