Humas Kutim

  • SUKSESKAN GERBANG DESA MADU (GRAKAN PEMBANGUNAN DESA MANDIRI DAN TERPADU)

Kapolres Kutim Minta RUU Anti Terorisme Disahkan Kutai Timur

RUU TERORISME: Kapolres AKBP Teddy Ristiawan saat memaparkan arahan di Rakor Anti Terorisme yang tengah marak di Surabaya dan Riau bersama jajaran FKPD dan FKUB. (Foto: Irfan/humas)



SANGATTA- Dalam rakor kewaspadaan dini serta doa bersama lintas agama dan pernyataan sikap anti terorisme, Kapolres Kutai Timur (Kutim) AKBP Teddy Ristiawan meminta agar Rancangan Undang Undang (RUU) Anti-Terorisme dapat segera disahkan menjadi Undang-Undang. Hal itu untuk menyikapi fakta bahwa sel-sel tidur terorisme yang tersebar di Indonesia saat ini sudah mulai bangkit satu per satu. Bahkan tidak menutup kemungkinan bisa juga ada di Kutim.

Teddy mengatakan, pihak kepolisian tidak bisa berbuat banyak untuk mencegah kebangkitan sel tidur terorisme tersebut. Pasalnya, dalam UU Anti-Terorisme yang saat ini masih berlaku, kewenangan Polri hanya pada tindakan responsive. Yakni baru bisa bekerja jika ditemui adanya teroris yang beraksi.

“UU Terorisme sekarang ini sifatnya responsif. Jadi, kalau mereka (teroris) belum melakukan tindakan, itu belum bisa ditangkap. Kita berharap dalam RUU terbaru yang sudah setahun berhenti tidak diproses (dapat segera disahkan). Petugas Polri khsususnya, diberikan kewenangan untuk upaya preventif. Mudah-mudahan mereka (teroris) tidak berhijrah ke Kutim” harap Teddy saat pemaparan rakor di hadapan Bupati Kutim, Wabup, Seskab, Dandim, Danlanal, Wakil Ketua DPRD Kutim, jajaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan undangan lainnya di Ruang Meranti Kantor Bupati Kutim, Rabu (16/5/2018).

Mandeknya pengesahan RUU anti-terorisme tersebut pun berdampak besar terhadap penuntasan kasus terorisme di Indonesia. Sebab, dalam UU Anti-Terorisme saat ini kewenangan Polri tidak begitu banyak. Untuk itu, Teddy pun meminta RUU tersebut dapat segera disahkan agar aparat keamanan khususnya Polri memiliki payung hukum yang jelas dan dapat menumpas terorisme. Hingga mencegah bangkitnya sel-sel tidur terorisme yang saat ini sudah tersebar. Sebagaimana diketahui, RUU anti-terorisme hingga kini masih dibahas di tingkat DPR RI. Padahal, seharusnya RUU tersebut sudah disahkan sejak akhir 2017.

“Segera dituntaskan, diselesaikan dan diberikan payung hukum kepada petugas Polri untuk dapat melakukan tindakan upaya represif untuk preventif. Sehingga kita bisa menangkap orang yang diduga ada barang buktinya. Kalau sekarang dia belum melakukan, kita enggak bisa berbuat apa-apa,” tuturnya.

Sebagai tambahan di area Kaltim menurut mantan Kapolres Penajam Paser Utara (PPU) tersebut ada dua wilayah sesuai pengamatan anggota intelijen internal kepolisian, indikasi terduga teroris. Yaitu di Kota Samarinda dan Bontang. Masih hangat dalam ingatan, ada peristiwa serangan bom di Gereja Oikumene Jl Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Lo Janan Ilir pada 16 November 2016 lalu, merenggut satu korban jiwa.

“Usulan saya berlakukan lagi wajib lapor 1 x 24 jam ke Ketua RT setempat, RT wajib mengenal warganya sampai hafal. Jika ada tindak tanduk mencurigakan segera berkordinasi lewat aduan ke tim Binmas Polres Kutim,” tutupnya. (hms13)


Berita Terkait



Danlanal Pimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan ke 72

Danlanal San...

Senin, 13 November 2017 11:01:50

Gemar Belajar Kitab Kuning - Siti Aisyah Sabet Juara 2 Nasional MQK

Bupati Ismun...

Kamis, 25 Januari 2018 14:57:04

Camat dan Kades Peroleh Pencerahan DBH

Bupati dan W...

Sabtu, 27 Januari 2018 18:48:09

Kutim Tuan Rumah Rakor Indakop UMKM - 266 Peserta Se-Kaltim Tampilkan Produk Unggulan

PRODUK UNGGU...

Rabu, 14 Maret 2018 10:20:27