Humas Kutim

  • SUKSESKAN GERBANG DESA MADU (GRAKAN PEMBANGUNAN DESA MANDIRI DAN TERPADU)

Laporan LHKPN Kutim Masih Rendah - Wabub Tegaskan Akhir Agustus Harus Beres Pemerintahan

Wakil Bupati H Kasmidi Bulang Pada Pembukaan Bimtek Pengisian LHKPN Di Lingkungan Pemerintah Kutim (Foto Wak Hedir/Humas)


SANGATTA– Berdasarkan data inventarisasi wajib lapor, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disusun oleh Inspektorat Wilayah (Itwil) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), ternyata penyampaian  LHKPN oleh Aparatur Sipil Negera (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) masih sangat rendah. 

"Saya harap akhir Agustus (2018) ini LHKPN sudah clear (selesai). Kita sudah terlambat, harusnya pada 31 Maret sudah disampaikan," tegas Wabup H Kasmidi Bulang pada kegiatan Bimbingan Teknologi Pengisian LHKPN, diruang Meranti, Kantor Bupati, Pusat Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, Kamis (2/8/2018).

Jika ada kendala dalam pelaporan, sambungnya, ASN bersangkutan dapat menanyakan kepada narasumber. Sehingga menjadi mengerti dan selanjutnya dapat melaporkan LHKPN. Wabup yang hadir didampingi Seskab H Irawansyah menganggap bimtek mekanisme pengisian LHKPN sangat penting untuk ikuti. Karena berkaitan dengan kinerja dan komitmen sebagai penyelenggara Negara. Serta merupakan kewajiban yang harus dilaporkan setiap tahunnya. Untuk itu ia berharap semua peserta dapat mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh. 

Sebelumnya Kepala Inspektorat Wilayah Kutim Suko Buono menjelaskan, bimtek ink merupakan tindak lanjut progres penyelesaian penyampaian LHKPN para ASN dan penyelenggara negara. Bahwa setiap per 31 Maret,  wajib bagi pejabat struktural, pejabat fungsional dan DPRD untuk melapor kekayaannya, setiap tahun. 

Dikatakan Suko, wajib LHKPN Kabupaten Kutim ini ada 1.380 orang. Berdasarkan pendataan yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. pendataan tidak berdasarkan proses LHKPN dengan PP 18, namun yang sudah disesuaikam PP  41. Setelah proses pengurangan, seluruh wajib LHKPN menjadi 1.014. Karena ada yang pensiun dan meninggal.

“Kita berharap kepada Kasubbag-Kasubbag, agar dapat malakulam tindak lanjut dan jemput bola kepada wajib LHKPN. Tidak harus menunggu Kadis dan Camat atau unsur pimpinan lainnya,” tegas Suko.

Dari 1.014 wajib lapor, baru 101 orang atau 7,32 persen saja yang sudah menyampaikan LHKPN. Hal ini masih jauh dari yang diharapkan Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN. Suko menambahkan kali ini pihaknya menghadirkan narasumber yakni Spesialis LHKPN Riski Amalia dari Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (KPK). Ratusan peserta bimtek merupakam perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Kutim serta para Camat se-Kutim. (hms15)


Berita Terkait



Danlanal Pimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan ke 72

Danlanal San...

Senin, 13 November 2017 11:01:50

Gemar Belajar Kitab Kuning - Siti Aisyah Sabet Juara 2 Nasional MQK

Bupati Ismun...

Kamis, 25 Januari 2018 14:57:04

Camat dan Kades Peroleh Pencerahan DBH

Bupati dan W...

Sabtu, 27 Januari 2018 18:48:09

Kutim Tuan Rumah Rakor Indakop UMKM - 266 Peserta Se-Kaltim Tampilkan Produk Unggulan

PRODUK UNGGU...

Rabu, 14 Maret 2018 10:20:27