Humas Kutim

  • SUKSESKAN GERBANG DESA MADU (GRAKAN PEMBANGUNAN DESA MANDIRI DAN TERPADU)

Bupati Kutim dan Sekjen Kemendes PDTT Teken MoU Soal Transmigrasi Pemerintahan

Momen penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendes PDT dan Transmigrasi dengan Bupati Kutim dan Badan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy di Jakarta. (ist)
 
 
JAKARTA- Bupati Kutai Timur (Kutim) H Ismunandar berharap dari momentum penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendes PDT dan Transmigrasi dengan Kutim dan Badan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy akan menjadi ruang untuk menembus keterbatasan dalam mengembangkan kawasan transmigrasi. Strategi ini bisa menjadi salah satu terobosan untuk mempercepat pengembangan kawasan transmigrasi. 

“Yakni dengan mendorong program dan produk unggulan kawasan perdesaan," sebut Ismu usai penandatanganan MoU Di Hotel JS Luwansa, Jalan HR Rasuna Kav C-22, Kuningan, 
Jakarta (5/10/2018).

Bupati menyebut integrasi vertikal dengan relasi kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program dimaksud. Harapan lain yang diinginkan Bupati yakni pasca penandatanganan MoU, nantinya dapat segera direalisasikan dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Terutama yang berada di kawasan transmigrasi dan sekitarnya. Terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan ekonomi, dan pengurangan kemiskinan bisa menjadi tolok ukur keberhasilan program.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Sekjen Kemendes PDTT) Anwar Sanusi menjelaskan sejarah mencatat bahwa transmigrasi telah berhasil mengembangkan kawasan menjadi daerah maju. Hal tersebut ditandai dengan lahirnya 2 provinsi yang berasal dari kawasan transmigrasi yakni Sulawesi Barat dan Kalimantan Utara. Selebihnya, kawasan transmigrasi juga berhasil melahirkan ratusan kabupaten, kecamatan dan ribuan desa.

"Ada mobilitas vertikal, terjadi peningkatan kesejahteraan keluarga. Bisa dilihat dari anak pertama dan kedua dari transmigran, tidak sedikit yang mendapat posisi sosial yang tinggi. Ada yang menjadi gubernur, Dirjen (Direktur Jenderal), pejabat eselon, dan lainnya,” kata Anwar usai penandatanganan Cooperation Agreement (CA), Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kemendes PDTT dengan beberapa mitra terkait transmigrasi.

Dia menyebut hal itu menggambarkan bahwa transmigrasi mencetak tinta emas Republik Indonesia untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dari sisi jumlah, lebih dari dua juta penduduk Indonesia yang mengikuti program transmigrasi. Kualitas hidup mereka pun mengalami peningkatan dan terjadi perbaikan generasi yang luar biasa.
 
"Program transmigrasi sudah memberikan kontribusi luar biasa, yang sangat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Baik masyarakat migrasi yang berpindah dari daerah padat ke daerah yang dari sisi penduduk masih kurang," ujarnya

Saat itu penandatanganan MoU melibatkan tiga bupati yang memiliki kawasan transmigrasi yakni Bupati Kutim, Bupati Sumbawa dan Luwu Timur. Adapun penandatanganan CA, MoU, serta PKS, yaitu antara Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKTrans) Kemendes PDTT dengan Konsorsium Korea dan Bupati Sumbawa. Antara Sekjen Kemendes PDTT dengan Bupati Kutim, Luwu Timur dan Badan Pengelola KEK Maloy. Antara Dirjen PKTrans dengan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Data Perpustakaan. (hms3)


Berita Terkait



58 Peserta Berebut jadi yang Terbaik

SANGATTA- Pelaksanaan lomba...

Rabu, 24 Juli 2013 10:58:50

Lomba Penulisan Otda antar Pelajar di Manado

BERSAMA. Pemenang sayembara...

Rabu, 24 Juli 2013 11:02:12

Empat Orang Gepeng Diamankan

DITANYA. Anggota Satpol PP ...

Kamis, 25 Juli 2013 10:10:57

KPP Maksimalkan TPA Batota

SANGATTA- Tempat Pembuangan...

Kamis, 25 Juli 2013 10:14:58