Humas Kutim

  • SUKSESKAN GERBANG DESA MADU (GRAKAN PEMBANGUNAN DESA MANDIRI DAN TERPADU)

Agar Melek Pajak, 300 Bendahara BOS Diundang Ikut Rekonsiliasi Pendidikan


 
  
SANGATTA - Agar Bendahara Bantuan Operasi Sekolah (BOS) lebih paham  pajak, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bontang menggelar Rekonsiliasi Pajak atas Pengelolaan Dana BOS pada Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta di Kabupaten Kutim. Kegiatan dilaksanakan sehari, diikuti sebanyak 300 Bendahara BOS SD dan Bendahara SMP Se-Kutim, Jum'at (23/11/2018) di SMPN 1 Sangatta Utara dan SD Negeri 11 Sangatta Utara.

Menurut Plt Kepala Dinas Pendidikan Kutim  Roma Malau, kegiatan itu  dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 26 tahun 2017 tentang petunjuk teknis BOS dan berdasarkan surat edaran nomor 971-7791 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penataushaan serta Pertanggunggjawaban dana BOS, Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada APBD serta Peraturan Bupati Kutai Timur nomor 16 tahun 2018 tentang Prosedur dana BOS.

Roma mengakui setelah mengikuti pelatihan - pelatihan yang digelar oleh Disdik Kutim, para Bendahara BOS sekarang sudah  lebih paham mengenai pajak - pajak, apa saja yang dikenakan atas belanja mereka.

"Sebelumnya sekolah masih kesulitan dalam menghitung pajak atas belanja dana bos disekolah mereka, tetapi dengan adanya pelatihan yang kita buat mereka bisa pahami dan sangat antusias untuk belajar. Sebenyak 300 Bendahara Sekolah yang ada di 18 Kecamatan," Kata Roma usai meninjau kegiatan tersebut di SMP Negeri 1 Sangatta Utara. 

Dia menambahkan, acara difasilitasi dengan pembuatan pajak E-biling Serta menyetorkan pajak langsung melalui transaksi non tunai melalui mesin electronic data capture.

"Progres cukup baik, bendahara jadi mengerti, perhitungan pajak yang sebenarnya atas masing – masing belanja. Jika sebelumnya kesulitan dalam proses pembayaran , dengan sistem SIMDA BOS sekarang lebih memudahkan mereka. Karena selesai melakukan pembelanjaan langsung transaksi E-Billing dan bayar pajak" ucap Roma.

Tak hanya bendahara sekolah saja yang diundang, sambung Roma. Namun, 300 operator sekolah SD dan SMP, baik Negeri maupun Swasta  juga di undang dalam rangka Rekonsiliasi Dana BOS. Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari, 24-25 November 2018 di SMPN 1 Sangatta Utara. 

Para operator sekolah diwajibkan membawa Laptop yang telah terinstal SIMDA. Dalam kegiatan ini para operator sekolah diminta untuk menyelesaikan laporan pertanggungjawaban dari Triwulan 1-3 . Narasumber didatangkan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim yang dibantu oleh tim verifikator dan admint Dinas Pendidikan Kutim. Roma berharap laporan keuangan ditahun 2018 tentang Bosda dan Bosnas sudah clean and clear tidak ada lagi masalah pembayaran pajak.(hms15)


Berita Terkait



58 Peserta Berebut jadi yang Terbaik

SANGATTA- Pelaksanaan lomba...

Rabu, 24 Juli 2013 10:58:50

Lomba Penulisan Otda antar Pelajar di Manado

BERSAMA. Pemenang sayembara...

Rabu, 24 Juli 2013 11:02:12

Empat Orang Gepeng Diamankan

DITANYA. Anggota Satpol PP ...

Kamis, 25 Juli 2013 10:10:57

KPP Maksimalkan TPA Batota

SANGATTA- Tempat Pembuangan...

Kamis, 25 Juli 2013 10:14:58