Rapat evaluasi KLA 2019 di Ruang Rapat Bappeda. (Jani Humas)

SANGATTA – Program Pemkab Kutim untuk terus mengejar predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan penilaian terbaik terus dilakukan. Salah satunya yakni dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lintas sectoral guna memberikan dukungan.

Dalam rapat koordinasi diprakarsai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Bappeda, seluruh perwakilan OPD lingkup Pemkab Kutim berkumpul satu ruangan membahas upaya percepatan mencapai target dimaksud, Rabu (13/2/2019) siang.

Kesimpulan dari rapat dimaksud adalah tentang instansi apa berbuat apa, untuk mendukung program ini. Contohnya saja Dinas Perkim menyiapkan Kawasan pemukiman yang ramah anak, Dinas Perhubungan membuat zebra cross dan zona aman lalu lintas di sekitar sekolah. Berikutnya Dinas PU membangun trotoar yang aman bagi anak, Disdukcapil bekerjasama dengan pihak rumah sakit untuk program akta kelahirannya. Begitu pula OPD lain sesuai domainnya masing-masing. Dengan kata lain OPD diharapkan mendukung melalui produk atau program.

“OPD maupun sektor lain seperti pihak kepolisian diharapkan menciptakan program-program yang ramah anak. Program itu harus benar-benar dilaksanakan dan datanya dilaporkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, selaku koordinator penilaian KLA,” kata Kadis PPPA dr Aisyah saat rapat diruang Rapat Bappeda.

Didukung kebijakan dan regulasi dari pemerintah untuk pemenuhan hak anak. Khusus terkait kebijakan yang memang ditelurkan, bakal sangat mendongkrak penilaian KLA. Semua program yang terlaksana tersebut harus bisa dibuktikan dengan data akurat. Sehingga pada saat ada tim penilai yang menilai secara acak, tak bermasalah.

Program ini, lanjut Aisyah, hendaknya juga turut didukung Kecamatan Layak Anak dan Desa Layak Anak. Mengapa? Karena apabila ditingkatan bawah sudah masuk kategori layak anak, maka Kabupaten Kutim sudah pasti layak anak. Saat ini di Kutim baru ada 6 kecamatan layak anak. Selain itu adanya Forum Anak didaerah ini juga penting. Maka dari itu Dinas PPPA memberlakukan klusterisasi instansi sesuai domain agar bisa saling mengisi.

Rapat yang dipimpin Kabid Pembangunan SDM Pemerintahan dan Aparatur Bappeda, Bagus Surya, ini fokus pada persiapan evaluasi nasional KLA. Dengan jadwal advokasi mulai 25 Februari 2019 dan masuk penilaian pada kisaran Maret-April tahun ini.

“Mustahil KLA terwujud jika tidak ada dukungan dari instansi. Dalam  memberikan data dan pelaksanaan program mendukung KLA,” kata Bagus dihadapan seluruh peserta rapat, tampak Sekretaris Dishub Teguh Budi Santoso salah satunya.

Diakhir rapat disepakati seluruh OPD bisa menyiapkan data dan dokumentasi lainnya untuk kelengkapan penilaian KLA. Waktu yang disepakati adalah Selasa, 19 Februari 2019 pekan depan. (hms3)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Indominco Serahkan Bantuan Infrastruktur PPM di Desa Martadinata

SANGATTA-Membangun misi kesetiakawanan sosial dalam sinergi pembangunan desa