Asisten Pemerintahan Umum dan Kesra, Suko Buono memimpin rapat  Pembentukan Tim Kordinasi Pembinaan dan Pengawasan obat dan makanan didampingi Kepala BPOM Kaltim Leonardus Duma dan Sekretaris Dinkes,Haryati (Foto : Alvian Humas)

SANGATTA- Sebagai upaya pembinaan terhadap para pengusaha, agar barang yang dijual benar-benar aman bagi kesehatan konsumen, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Dinas Kesehatan bersama Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kaltim menyusun Tim Koordinasi.

Tim yang akan dibentuk ini terdiri dari berbagai instansi teknis terkait termasuk kepolisian ini memiliki tugas utama melakukan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di Kutim. Termasuk mengawasi peredaraannya di pasaran

Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat, Suko Buono menjelaskan bahwa tim ini akan bertugas mengedukasi pelaku usaha agar menjual barang dagangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekaligus bagi para konsumen agar berhati-hati dan tetap waspada terhadap bahaya yang ditimbulkan dari setiap barang yang dikonsumsi.

“Ada dua hal yang ingin dicapai dari pertemuan ini, pertama bagi para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya senantiasa mematuhi aturan yang berlaku, yang kedua bagi mengedukasi konsumen agar  memperhatikan baik – baik setiap produk yang dikonsumsi atau digunakan. Misalnya kosmetik, jangan tergiur dengan harga yang murah, tetapi bahannya berbahaya bagi kulit,” kata Suko. 

Ia juga mengingatkan setiap konsumen yang hendak membeli sebuah produk harus membaca detail apa yang tercantum dikemasannya. Jangan sampai konsumen tertipu oleh harga atau promosi yang menggiurkan namun bahan bakunya berbahaya dan mengancam kesehatan. 

“Perhatikan kadaluarsanya,” jelas Suko usai memimpin rapat pembentukan tim di Ruang Arau kantor bupati, Senin (2/12/2019).

Sementara itu, Kepala BPOM Kaltim, Leonardus Duma mengatakan bahwa pembentukan tim koordinasi ini adalah upaya efisiensi dan efektifitas anggaran pembinaan dan pengawasan obat dan makanan. 

“Selama ini tugas pembinaan dan pengawasan obat dan makanan biasanya dianggarkan di beberapa OPD sehingga tidak efisien, dan pelaksanaannya juga sering tidak maksimal. Jadi dengan adanya tim ini, seluruh anggaran pembinaan dan pengawasan obat dan makanan hanya satu anggaran, dan yang ditunjuk sebagai koordinator. Misalnya di Dinas Kesehatan atau di Dinas Perindustrian dan Perdagangan,” sebutnya. (hms4)

Tim yang akan dibentuk ini terdiri dari berbagai instansi teknis terkait termasuk kepolisian ini memiliki tugas utama melakukan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di Kutim. Termasuk mengawasi peredaraannya di pasaran

Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat, Suko Buono menjelaskan bahwa tim ini akan bertugas mengedukasi pelaku usaha agar menjual barang dagangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekaligus bagi para konsumen agar berhati-hati dan tetap waspada terhadap bahaya yang ditimbulkan dari setiap barang yang dikonsumsi.

“Ada dua hal yang ingin dicapai dari pertemuan ini, pertama bagi para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya senantiasa mematuhi aturan yang berlaku, yang kedua bagi mengedukasi konsumen agar  memperhatikan baik – baik setiap produk yang dikonsumsi atau digunakan. Misalnya kosmetik, jangan tergiur dengan harga yang murah, tetapi bahannya berbahaya bagi kulit,” kata Suko. 

Ia juga mengingatkan setiap konsumen yang hendak membeli sebuah produk harus membaca detail apa yang tercantum dikemasannya. Jangan sampai konsumen tertipu oleh harga atau promosi yang menggiurkan namun bahan bakunya berbahaya dan mengancam kesehatan. 

“Perhatikan kadaluarsanya,” jelas Suko usai memimpin rapat pembentukan tim di Ruang Arau kantor bupati, Senin (2/12/2019).

Sementara itu, Kepala BPOM Kaltim, Leonardus Duma mengatakan bahwa pembentukan tim koordinasi ini adalah upaya efisiensi dan efektifitas anggaran pembinaan dan pengawasan obat dan makanan. 

“Selama ini tugas pembinaan dan pengawasan obat dan makanan biasanya dianggarkan di beberapa OPD sehingga tidak efisien, dan pelaksanaannya juga sering tidak maksimal. Jadi dengan adanya tim ini, seluruh anggaran pembinaan dan pengawasan obat dan makanan hanya satu anggaran, dan yang ditunjuk sebagai koordinator. Misalnya di Dinas Kesehatan atau di Dinas Perindustrian dan Perdagangan,” sebutnya. (hms4)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Indominco Serahkan Bantuan Infrastruktur PPM di Desa Martadinata

SANGATTA-Membangun misi kesetiakawanan sosial dalam sinergi pembangunan desa